Demokrat Berkoalisi dengan Rakyat: Menguji Komitmen sang Oposisi
oleh Mazka Hauzan Naufal
(Juara 2 Lomba Menulis Kategori Umum yang diselenggarakan oleh Dewan Pimpinan Daerah Partai Demokrat Provinsi Jawa Tengah, 2021)
“Demokrat memilih untuk tetap konsisten berkoalisi dengan rakyat.” Itu adalah jawaban dari Kepala Badan Komunikasi Strategis Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Demokrat, Herzaky Mahendra, Jumat (27/8/2021), ketika dimintai komentar tentang masuknya Partai Amanat Nasional (PAN) ke dalam koalisi partai pendukung pemerintah. Partai politik yang dikomandoi Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) ini memilih konsisten sebagai partai oposisi untuk mengawal jalannya pemerintahan.
Lantas, bagaimana cara membuktikan komitmen Demokrat untuk berkoalisi dengan rakyat? Cukupkah dengan memercayai ucapan itu? Bukankah ucapan tanpa tindakan hanya sebatas jargon mati?
Orang bilang, komitmen seseorang bisa diuji tulus atau tidaknya saat ia sedang dijerat kesulitan. Dalam situasi sulit, ketika ditempa cobaan berat, masihkah Demokrat memegang ucapannya untuk berkoalisi dengan rakyat?
Tahun 2021 merupakan tahun penuh tantangan bagi Demokrat. Pada awal tahun ini, partai berlambang bintang mercy ini mengalami konflik yang dalam catatan sejarah telah lebih dulu dialami sejumlah partai politik lain di Indonesia: isu kudeta berikut ancaman perpecahan dan dualisme kepemimpinan.
Konflik di tubuh partai ini mulai jadi perbincangan publik setelah Ketua Umum DPP Partai Demokrat, AHY, berkata di depan media bahwa sedang ada pergerakan yang melibatkan “orang istana” untuk mengkudeta dirinya dari pucuk kepemimpinan partai.
Orang yang dia maksud ialah Kepala Staf Presiden (KSP) Moeldoko. Isu ini kemudian berkembang. Muncul “Demokrat Tandingan” yang dikabarkan akan menggelar Kongres Luar Biasa (KLB) untuk menggulingkan AHY. Benar saja, pada 5 Maret 2021, kubu tandingan menggelar KLB di Deli Serdang, Sumatra Utara, dan menetapkan Moeldoko sebagai ketua umum partai versi mereka.
Kondisi ini merupakan tantangan berat. Betapa tidak, saat berbagai elemen bangsa tengah sibuk berjibaku melawan pandemi Covid-19, AHY dan kader-kader Partai Demokrat juga harus menguras energi untuk menyelesaikan konflik di tubuh partainya ini.
“Partai Demokrat saat ini sedang fokus membantu masyarakat yang kesusahan akibat pandemi Covid-19 dan bencana alam. Saat ini kami terjun langsung. Membina UMKM, kemudian memberikan wifi gratis bagi pelajar. Kami juga membantu korban bencana alam. Lebih baik kita fokus di situ, jangan malah membuat keributan,” kata Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Demokrat Kabupaten Pati, Joni Kurnianto, Selasa (23/2/2021), menyindir oknum-oknum yang mengupayakan kudeta di tengah situasi serba sulit yang dialami rakyat.
Memang, selain dilanda pandemi Covid-19, saat itu masyarakat Kabupaten Pati tengah mengalami kesulitan akibat bencana banjir. Belasan desa di Kecamatan Dukuhseti dan Tayu diterjang banjir bandang setelah terjadi hujan lebat pada Selasa (23/2/2021) malam, pada hari yang sama ketika Joni Kurnianto menegaskan fokus utamanya untuk membantu masyarakat.
Joni berupaya membuktikan komitmen tersebut. Dia bersama puluhan kader terjun ke lokasi banjir untuk memberikan bantuan pada warga yang membutuhkan. Mereka mendatangi sejumlah desa yang mengalami dampak banjir cukup parah, yakni Desa Dororejo Kecamatan Tayu, serta Desa Ngagel, Alasdowo, dan Dukuhseti di Kecamatan Dukuhseti.
Di sana, mereka membagikan ratusan kardus mi instan dan ratusan kilogram beras. Selain itu ada pula berbagai makanan ringan yang dibeli dari Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) lokal. Joni menegaskan, cepat tanggap terhadap bencana merupakan instruksi langsung dari pemimpin mereka, yakni AHY.
Pada waktu yang sama, mereka juga menjalankan beberapa program penanganan pandemi. Di antaranya penyaluran bantuan untuk tenaga medis serta masyarakat yang terdampak pandemi.
Lantas, saat disibukkan dengan penanganan pandemi dan bencana alam, apakah mereka melupakan begitu saja isu kudeta yang tengah menggerogoti tubuh partai? Ternyata tidak. Tugas “kepartaian” tetap mereka jalankan. Para kader mendeklarasikan komitmen setia pada AHY. Selain itu juga menyerahkan dokumen keabsahan partai di bawah kepemimpinan AHY kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU). Ini merupakan langkah untuk menegaskan bahwa kepemimpinan AHY sudah disahkan pemerintah melalui Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham).
Hasil tidak mengkhianati usaha. Berbagai upaya yang dilakukan para kader Demokrat yang bersetia pada AHY membuahkan hasil sesuai harapan mereka. Kemenkumham menolak mengesahkan kepengurusan Demokrat versi KLB Deli Serdang. Menyambut hal ini, Rabu (31/3/2021) malam, DPC Partai Demokrat Pati menggelar tasyakuran sederhana. Sebagian kader ternyata ada yang bernazar cukur gundul jika KLB Deli Serdang ditolak. Maka, malam itu juga rambut mereka dikepras. Joni Kurnianto sendiri yang mencukur rambut para kader yang bernazar. Selain itu, dia juga punya nazar pribadi untuk menyantuni anak yatim.
Joni menegaskan, tasyakuran “kemenangan” ini sengaja digelar sederhana supaya tidak terjadi euforia berlebihan. Terlebih, suasana sedang serba prihatin karena pandemi belum berakhir.
“Kami harus tetap andhap asor (rendah hati). Utamakan bersedekah, apalagi pada masa pandemi seperti ini,” ungkap dia.
Setelah konflik di tubuh partai berakhir, apakah mereka melupakan jargon “berkoalisi dengan rakyat” dan meninggalkan berbagai kegiatan untuk membantu rakyat yang kesulitan?
Sejauh ini, pasca penolakan KLB Deli Serdang oleh Kemenkumham, DPC Partai Demokrat Pati masih terdokumentasikan melakukan berbagai aksi sosial. Aksi yang tergolong mutakhir ialah menyalurkan bantuan tabung oksigen dan alat pelindung diri untuk sejumlah Puskesmas dan rumah sakit di Pati dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun (HUT) ke-76 Republik Indonesia.
Lantas, apakah dengan demikian komitmen Demokrat untuk berkoalisi dengan rakyat sudah dikatakan teruji? Tentu belum. Pengujian akan berlangsung selamanya, sepanjang bangsa ini eksis. Demokrat harus membuktikan jargon itu dengan langkah-langkah nyata yang tak terputus. Tanpa henti. Bahkan, seandainya di masa depan kader Demokrat kembali duduk di kursi pemerintahan eksekutif, slogan itu tetap harus diuji terus-menerus. Kebijakan pro-rakyat, pemberantasan korupsi, pemberantasan kemiskinan, itulah di antara hal-hal yang harus diwujudkan Demokrat. Sebab, niat dan amal baik tidak ada gunanya tanpa konsistensi, atau ke-istiqomah-an dalam terminologi keislaman. Maka, inilah tuntutan untukmu, wahai Demokrat: Sampai akhir zaman, Demokrat harus tetap berkoalisi dengan rakyat!




Wahhh, mantap Mas, keren banget tulisannya, langsung to the point, gampang dipahami... :)
BalasHapusBtw, selamat ya Mas juara lagii, lanjutkan Mas :D